Pages

Proceedings in the States-General Respecting the Acheenese War

LAPORAN SIDANG MAJELIS DI NEGARA-JENDERAL MENGENAI PERANG ACEH

Laporan sidang majelis di Negara-Jenderal mengenai perang dengan Aceh ini dikirimkan melalui surat resmi dari Kedutaan Amerika Serikat di Belanda, Tuan Charles Truesdell Gorham kepada Sekretaris Negara Amerika Serikat, Tuan Hamilton Fish (dalam Second Session Forty-Third Congress, 1874:778-779), dengan transkrip sebagai berikut:


Mr. Gorham to Mr. Fish.



SIR: When war was declared by the Netherlands government against the Sultan of Acheen it was urged, as I had the honor to inform you at the time, that His Majesty was willfully disturbing the territorial relations of the Dutch, that he was unfaithful to treaty obligations, that all attempts to secure friendly intercourse through peaceful means had proved abortive, and that the maintenance of authority in the Netherlands East Indies depended on the ability and disposition of the government to assert it in the punishment of the Acheenese.

In the spirit of this conclusion an expedition was ordered. Its first attempt was a failure, as will be remembered. The second, under a different commander, had invaded the country and placed itself in a position to dictate terms to the enemy, and the question of importance now under consideration by the government relates to the disposition of the country and its troublesome inhabitants. Shall the people be charged with the expense of their chastisement and let off on its payment and a promise of better behavior in future, or shall their country be annexed to other possessions of the Dutch and themselves restricted henceforth to limited rights as colonial subjects?

On the 21st instant Mr. Van Vollenhoven, member of the second chamber of the States-General, by permission of the chamber, put to Mr. Van de Pulto, minister of colonies, the three following questions, viz:

I.
How does the government provide for the pecuniary necessities of the war?
II.
What is the object aimed at?
III.
What are the intentions and purposes of the government for the future?

The minister replied that, in regard to the first question, he had the satisfaction of knowing that the surplus to the credit of the East Indies colonies, on the 31st of December last, amounted to 39,000,000 of florins, and that up to that period a trifle under 14,000,000 had been expended in the prosecution of the war, leaving over 25,000,000 to be used if need be. He hoped the whole sum would not be exhausted by the requirements of the service, but added that it would be if necessary, and more besides, as it was the purpose of the government to prosecute the war to a satisfactory conclusion.

The number of enlisted men sent from the Netherlands the minister gave as 3,930. The casualties of the last campaign had not been fully reported to the government.

In responding to questions II and III the minister said, in substance, that in the beginning the intention of the government, as repeatedly communicated to the States-General, was to conclude a treaty with the Sultan, maintaining the integrity of his country. Accordingly the effort was to strengthen his authority as much as possible in order to prevent a dismemberment of his country. But subsequent events, and the conviction that the Sultan is a weak, inefficient, dependent prince, have led General Van Swieten, Governor-General Loudon, and the ministry also, to conclude that the true policy of the Dutch demands entire authority regardless of the Sultan, who, under the circumstances, is unworthy of consideration. He refused to negotiate when he could have done so, and through his perfidy a Dutch envoy had lost his life.

At the conclusion of his remarks the minister placed at the disposition of the chamber a large number of dispatches and documents relative to the war, which till then had been kept from the public; some were still withheld on the score of expediency.

Among those published in the government organ I notice a proclamation issued by General Van Swieten, styling himself “lieutenant-general, commander-in-chief, and plenipotentiary of the Netherland India government,” dated Penogoeny, January 31, 1874, in which he proclaims the army beaten, the Kratow taken, the Sultan * dead, and the country, by right of conquest, a possession of the Dutch East India government, and he exhorts all the inhabitants thereof to submit to his authority.

There is also published a copy of a letter from the commander-in-chief to the hoeloebalangs (chiefs) of some of the most important districts, under date of February 2, 1874, in which he assures them that he is prepared for any emergency possible for them to devise; that he had remained inactive for a time in the hope that they would consider their circumstances and act accordingly; that the government would disapprove of any attempt on the part of the people to elect another Sultan, and would entirely disregard him, as such, if elected.

Also, a letter from the general to the governor-general, dated February 4, 1874, giving further details of the situation, and complaining that intercourse with the people was becoming less and less friendly.

On motion of Mr. Mustrass, member of the opposition, it was resolved to postpone any further consideration of the subject until a re-assembling of the chamber after the Easter holidays.

I will only add that, in the opinion of some, the interpellation has laid the foundation for an overthrow of the ministry. In such conclusion, however, I do not share.

The expense of the war is somewhat galling, but its prospective results are agreeably contemplated by a majority of the people.

I am, &c.,


CHARLES T. GORHAM.

*. Reported dead, but was found afterward preparing for another battle.


_ _ _ _ _


Terjemahan:


Tuan Gorham kepada Tuan Fish.


KEDUTAAN AMERIKA SERIKAT,
Hague, 28 Maret, 1874. (Diterima 21 April.)

TUAN: Ketika pemerintah Belanda menyatakan perang melawan Sultan Aceh, saya mendapat kehormatan untuk memberitahu anda pada waktu itu, bahwa Yang Mulia Sultan dengan sengaja mengganggu hubungan teritorial Belanda, bahwa dia tidak setia pada kewajiban perjanjian, bahwa semua upaya untuk mengamankan hubungan persahabatan melalui cara-cara damai telah terbukti gagal, dan bahwa pemeliharaan otoritas di Hindia Belanda bergantung pada kemampuan dan disposisi pemerintah untuk menegaskannya dalam menghukum orang Aceh.

Dalam semangat kesimpulan ini sebuah ekspedisi diperintahkan. Upaya pertamanya gagal, seperti yang akan diingat. Yang kedua, di bawah komandan yang berbeda, telah menginvasi negara dan menempatkan dirinya dalam posisi untuk mendikte persyaratan kepada musuh, dan pertanyaan tentang pentingnya yang sekarang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah berkaitan dengan disposisi negara dan penduduknya yang bermasalah. Apakah rakyat akan dibebani dengan biaya hukuman mereka dan dibebaskan dari pembayarannya dan berjanji untuk perilaku yang lebih baik di masa depan, atau akankah negara mereka dianeksasi ke milik Belanda lainnya dan mereka sendiri selanjutnya dibatasi hak-hak terbatas sebagai subyek kolonial?

Pada sesi ke-21 Tuan Van Vollenhoven, anggota majelis kedua Negara-Jederal, dengan izin dari majelis itu, mengajukan tiga pertanyaan berikut kepada Tuan Van de Pulto, menteri koloni, yaitu:

I.
Bagaimana pemerintah menyediakan kebutuhan uang untuk perang?
II.
Apa objek yang dituju?
III.
Apa maksud dan tujuan pemerintah ke depan?

Menteri menjawab bahwa, sehubungan dengan pertanyaan pertama, dia merasa puas mengetahui bahwa surplus kredit dari koloni-koloni Hindia Timur, pada tanggal 31 Desember yang lalu, berjumlah 39.000.000 florin, dan bahwa sampai periode itu sedikitnya di bawah 14.000.000 telah dikeluarkan dalam penuntutan perang, meninggalkan lebih dari 25.000.000 untuk digunakan jika perlu. Dia berharap seluruh jumlah itu tidak akan habis untuk keperluan dinas, tetapi menambahkan itu jika perlu, dan lebih lagi, karena itu adalah tujuan pemerintah untuk menuntut perang sampai akhir yang memuaskan.

Jumlah tamtama yang dikirim dari Belanda yang diberikan menteri adalah 3.930. Korban dari kampanye terakhir belum sepenuhnya dilaporkan kepada pemerintah.

Menjawab pertanyaan II dan III menteri mengatakan, pada intinya, bahwa pada awalnya niat pemerintah, seperti yang berulang kali dikomunikasikan kepada Negara-Jenderal, adalah untuk membuat perjanjian dengan Sultan, menjaga keutuhan negaranya. Dengan demikian upayanya adalah untuk memperkuat otoritasnya sebanyak mungkin untuk mencegah perpecahan negaranya. Tetapi peristiwa-peristiwa berikutnya, dan keyakinan bahwa Sultan adalah lemah, tidak efisien, dan pangeran yang tergantung, telah membuat Jenderal Van Swieten, Gubernur-Jenderal Loudon, dan kementerian juga, untuk menyimpulkan bahwa kebijakan sejati Belanda menuntut seluruh otoritas terlepas dari Sultan, yang, dalam keadaan, tidak layak untuk dipertimbangkanDia menolak untuk bernegosiasi ketika dia bisa melakukannya, dan karena pengkhianatannya seorang utusan Belanda telah kehilangan nyawanya.

Pada akhir sambutannya menteri menempatkan sejumlah besar kiriman dan dokumen yang berkaitan dengan perang di majelis, yang sampai saat itu telah disimpan dari publik; beberapa masih ditahan pada skor kemanfaatan.

Di antara yang diterbitkan di organ pemerintah saya melihat proklamasi yang dikeluarkan oleh Jenderal Van Swieten, menyebut dirinya "letnan-jenderal, panglima tertinggi, dan yang berkuasa penuh dari pemerintah India Belanda," tertanggal Penogoeny, 31 Januari, 1874, di mana dia menyatakan tentara dipukuli, Kratow diambil, Sultan * mati, dan negara, dengan hak penaklukan, milik pemerintah India Timur Belanda, dan dia mendesak semua penduduknya untuk tunduk pada otoritasnya.

Juga diterbitkan salinan surat dari panglima tertinggi kepada para hoeloebalang (kepala) dari beberapa distrik yang paling penting, di bawah tanggal 2 Februari, 1874, di mana dia meyakinkan mereka bahwa dia siap untuk keadaan darurat apa pun yang mungkin mereka rancang; bahwa dia tetap tidak aktif untuk sementara waktu dengan harapan bahwa mereka akan mempertimbangkan keadaan mereka dan bertindak sesuai dengan itu; bahwa pemerintah tidak akan menyetujui setiap upaya rakyat untuk memilih Sultan lain, dan akan sepenuhnya mengabaikannya, jika terpilih.

Juga, surat dari jenderal kepada gubernur-jenderal, tertanggal 4 Februari, 1874, yang menjelaskan lebih lanjut tentang situasinya, dan mengeluh bahwa hubungan dengan orang-orang menjadi semakin tidak ramah.

Atas mosi Tuan Mustrass, anggota oposisi, diputuskan untuk menunda pertimbangan lebih lanjut tentang masalah ini sampai majelis kembali berkumpul setelah liburan Paskah.

Saya hanya akan menambahkan bahwa, menurut pendapat beberapa orang, interpelasi telah meletakkan dasar untuk penggulingan kementerian. Dalam kesimpulan seperti itu, bagaimanapun, saya tidak dapat memberitahu apa-apa.

Biaya perang agak menyakitkan, tetapi hasil prospektifnya secara menyenangkan dipikirkan oleh sebagian besar orang.

Saya, &c.,


CHARLES T. GORHAM.


*. Dilaporkan tewas, tapi ditemukan kemudian sedang bersiap untuk pertempuran yang lain.  


REFERENSI

  • Second Session, Forty-Third Congress. 1874. Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. Washington: Government Printing Office.

  • The Historian of the U.S. Department of States.